Angka 13 & Kegagalan Perjanjian Israel-Palestina

JAKARTA- Upaya perundingan guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina telah berkali-kali digelar. Namun perdamaian di negeri para nabi itu belum kunjung tercapai.

Batu pertama pondasi perundingan damai antara Israel-Palestina mulai ditata pada tahun 1993 melalui Perjanjian Oslo I. Bertempat di Norwegia, kedua belah pihak yang bertikai bertemu dengan difasilitasi AS.

Perjanjian Oslo I bertujuan menyerukan penarikan mundur pasukan Israel di Gaza dan Tepi Barat serta pembentukan otoritas Palestina di dua wilayah ini. Setelah disepakati, tindakan ini lantas diikuti dengan Perjanjian Oslo II pada tahun 1995.

Dalam perjanjian ini disepakati pengakuan atas pemerintahan otoritas interim Palestina serta pembentukan Dewan Palestina. Namun hingga kini, Perjanjian Oslo tidak efektif berlaku karena Israel sering melanggar perjanjian dengan mencoba meluaskan wilayah kekuasaannya di tanah penempatan rakyat Palestina.

Beberapa pihak mengaitkan Kegagalan Perjanjian Oslo akibat dari pemilihan angka 13 yang dipilih Yitzhak Rabin dan Yaser Arafat. Mulanya hal ini di sadari oleh harian Asharq Al- Awsat yang terbit di London.

Harian tersebut memuat karikatur Yitzhak Rabin dan Yaser Arafat yang sedang terbelenggu dalam kurungan yang berbentuk angka 13. Kepercayaan akan kesialan angka 13 pada saat itu memang sedang marak dan menyebar di belahan bumi Timur Tengah.

Guyonan tentang kegagalan Perjanjian Oslo yang diakibatkan angka 13 ini pun semakin beredar dikalangan politisi. Terlebih lagi, hampir semua tanggal kejadian dari realisasi Perjanjian Oslo ini dilaksanakan pada tanggal 13. Mulai dari tanggal penandatanganan 13 September 1993, dilanjutkan Penarikan Pasukan Israel dari Jalur Gaza pada 13 Desember 1993 yang berakhir pada tanggal 13 April 1994.

Para politisi kemudian menyalahkan Rabin dan Arafat karena memilih tanggal 13. Bagi Palestine Liberation Organization (PLO) angka 13 merupakan angka sial karena Perjanjian Oslo tak menghasilkan apapun.

Kendati demikian, pemimpin kedua negara terus mengupayakan penyelesaian konflik dengan cara damai. Tercatat ada 9 pertemuan antara kedua pihak yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, usai digelarnya Pemilu pertama di Palestina pada tahun 1996, yang menghasilkan terpilihnya Yasser Arafat sebagai Presiden. 

1. Perjanjian Hebron pada Januari 1997
2. Memorandum Wye River pada Oktober 1998
3. Memorandum Sharm El-Sheik pada September 1999
4. Perundingan Camp David pada Juli 2000
5. Pertemuan Taba pada Januari 2001
6. Road Map for Peace pada 24 Juni 2004
7. Pertemuan Laut Merah pada Juni 2003
8. Perjanjian Geneva pada Desember 2003
9. Konferensi Annapolis pada November 2007

Dari sekian forum di atas, poin penting berhasil dicapai pada Road Map for Peace, dimana Israel-Palestina yang dimediasi AS sepakat berupaya mewujudkan terbentuknya negara Palestina merdeka yang hidup damai dan berdampingan dengan Israel. Dalam perjanjian ini juga disepakati tiga tahapan dalam mewujudkan cita-cita bersama yaitu:

• Israel menghentikan pembangunan permukiman Yahudi. Palestina menghentikan kekerasan, melakukan reformasi politik, dan menggelar pemilu (Mei 2003).
• Menggelar konferensi internasional untuk mendukung pemulihan Palestina (Juni-Desember 2003).
• Menggelar konferensi internasional kedua untuk membahas penetapan status, perbatasan, status Yerusalem, masalah pengungsi, dan permukiman Israel. (2004-2005)

Pada konferensi Annapolis tahun 2007, kedua belah pihak bersama AS juga sepakat untuk menyelesaikan konflik berdasarkan road map of peace yang sudah disepakati sebelumnya.

“Seharusnya Obama langsung berbicara dengan Netanyahu agar memperlunak sikapnya terhadap para relawan kemanusiaan dan melanjutkan tahapan dalam road map for peace yang sudah disepakati,” tandas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Nurani Chandrawati.

Belakangan hubungan Palestina-Israel kembali renggang, lantaran blokade pada tahun 2000 sebagai imbas meletuskan insiden intifada. Blokade terhadap Gaza kembali dilakukan Israel sejak tahun 2007 dan masih berlangsung hingga sekarang, lantaran Hamas selaku penguasa Gaza tidak kooperatif. Blokade kedua ini tak lepas dari kemenangan Hamas dalam pemilu Palestina pada tahun 2006, mengalahkan Fatah yang berkuasa di Tepi Barat.

Para relawan kemanusiaan pun berduyun-duyun mengirimkan bantuan dan tenaga kepada rakyat Palestina yang menderita di Tanah Air sendiri. Salah satu penyebabnya karena blokade yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Akibat kebijakan Israel ini perekonomian Palestina lumpuh dan rakyatnya mengandalkan bantuan dari luar negeri. Dengan alasan sterilisasi bantuan yang dikirim ke Gaza, Pemerintah Israel hanya memperbolehkan distribusi lewat wilayahnya.